Ketua DPC GMNI Palembang dengan tegas menolak arah reformasi Polri yang saat ini berjalan, karena tidak sesuai dengan amanat Reformasi 1998 yang diperjuangkan oleh rakyat, mahasiswa, dan seluruh elemen bangsa.
Reformasi 1998 lahir sebagai koreksi historis terhadap kekuasaan yang represif, sentralistik, dan menjauh dari kepentingan rakyat. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah mewujudkan Polri yang profesional, sipil, humanis, dan tunduk pada supremasi hukum, bukan sebaliknya menjadi alat kekuasaan yang kehilangan orientasi kerakyatan.
Dalam sudut pandang nasionalisme ala Bung Karno, negara dan seluruh alatnya—termasuk kepolisian—harus berpihak pada kaum marhaen, bukan menjadi alat penindasan baru dalam wajah demokrasi prosedural. Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa revolusi Indonesia bukan sekadar pergantian rezim, melainkan perubahan struktur dan watak kekuasaan agar benar-benar berpihak pada rakyat.
Hari ini, kami menilai reformasi Polri berjalan menjauh dari semangat tersebut. Polri cenderung:
1. Menguat secara struktural dan kewenangan, namun melemah secara pengawasan;
2. Semakin dekat dengan kekuasaan politik, namun menjauh dari kontrol rakyat;
3. Reaktif terhadap kritik, tetapi lamban terhadap pelanggaran di internalnya sendiri.
Kondisi ini bertentangan dengan amanat Reformasi 1998, yang menghendaki Polri sebagai alat negara yang melayani rakyat, bukan menjadi kekuatan dominan yang berdiri di atas kepentingan sipil.
Bung Karno pernah mengingatkan, “Jika revolusi berhenti di tengah jalan, maka kontra-revolusi akan mengambil alih.” Reformasi Polri yang tidak dikawal dengan semangat demokrasi, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat, berpotensi menjadi kontra-reformasi yang mengancam cita-cita negara gotong royong.
GMNI Palembang menegaskan:
1. Menolak arah reformasi Polri yang tidak sejalan dengan amanat Reformasi 1998;
2. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik Polri yang cenderung represif dan minim akuntabilitas;
3. Menuntut penguatan kontrol sipil dan partisipasi publik dalam tubuh Polri;
4. Menegaskan kembali bahwa Polri harus berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan.
Sebagai organisasi kader ideologis, GMNI akan terus berdiri di garis perjuangan rakyat, menjaga api nasionalisme, dan mengawal cita-cita reformasi agar tidak dikhianati oleh kekuasaan itu sendiri.
*Sekali Merdeka, Tetap Merdeka!*
Marhaen Menang!
Muhammad Dalipal Putra
(Ketua DPC GMNI Palembang )
