BATAM, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Wilayah Sumatera yang berlangsung di Ruang Balairungsari, Lantai 3, Gedung BP-Batam, pada Rabu (12/8/2026).
Rakor tingkat regional ini membahas sejumlah isu strategis, utamanya penguatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sinergitas untuk menjaga kerukunan, keamanan, hingga ketertiban umum di tengah dinamika masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dan unsur Forkopimda se-Regional Sumatera, serta dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Turut hadir sebagai narasumber, Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Askolani menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam menciptakan situasi daerah yang aman, kondusif, dan harmonis.
“Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas daerah, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan masyarakat, maupun penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Namun, upaya ini tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan sinergitas yang kuat dengan pemerintah pusat serta jajaran Forkopimda,” tegas Bupati Askolani.
Rakor ini dinilai menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Banyuasin untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur Forkopimda. Dengan adanya penyamaan persepsi dan langkah dari tingkat pusat hingga daerah, diharapkan berbagai dinamika atau potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, dan terukur.
Kehadiran Bupati Banyuasin dalam forum strategis ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendukung stabilitas nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan lancar di tengah lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan rukun.
