BANYUASIN, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyuasin menggelar sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SISORMAS). Kegiatan ini digelar guna memastikan legalitas serta tertib administrasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di wilayah setempat. Acara berlangsung di Ruang Rapat Kesbangpol Banyuasin, Kamis (12/11/2026).
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas. Diprakarsai oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas, M. Iqbal Hamid, acara ini dihadiri oleh puluhan perwakilan Ormas dan OKP se-Kabupaten Banyuasin.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Banyuasin, Aminuddin, menegaskan bahwa pendataan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah.
“Melalui implementasi sistem informasi ini, kita ingin mewujudkan ormas yang tertib, transparan, dan memiliki legalitas yang jelas. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong ormas untuk mampu berkontribusi secara positif bagi pembangunan daerah,” ujar Aminuddin dalam arahannya.
Untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait aspek hukum dan keamanan, Kesbangpol Banyuasin menggandeng aparat penegak hukum sebagai narasumber. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin, Aisyah P. Humairah, memaparkan bahwa Ormas wajib mematuhi hukum yang berlaku, memiliki status legalitas yang jelas, dan terdaftar resmi di Kesbangpol.
Aisyah juga mengingatkan larangan keras bagi Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Ormas beserta perubahannya. “Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA, penistaan agama, kekerasan, merusak fasilitas umum, melakukan kegiatan separatis, hingga menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aisyah menjelaskan peran Intelijen Kejaksaan berdasarkan Pasal 30B UU Nomor 11 Tahun 2021. Intelijen Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan deteksi dini potensi gangguan, pemetaan kerawanan konflik, pengamanan pembangunan, pencegahan KKN, serta penerangan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum pengurus dan anggota Ormas.
Dari sisi keamanan, Kasat Intelkam AKP Novidilhan,SH di wakili Kanit Sospol Sat Intelkam Polres Banyuasin, Aiptu Dodi Isharyanto, SH.,M.Si menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Banyuasin secara umum masih kondusif dan tidak ada gangguan yang mengancam stabilitas keamanan.
Meski demikian, Aiptu Dodi memberikan catatan terkait kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. “Polres tidak melarang masyarakat, Ormas, dan OKP untuk menyampaikan pendapat. Namun, wajib mengajukan surat pemberitahuan tertulis kepada Intelkam Polres Banyuasin minimal 3×24 jam sebelum pelaksanaan,” jelasnya.
Surat pemberitahuan tersebut harus memuat identitas ormas/OKP, jumlah peserta, alat peraga yang digunakan, penanggung jawab, maksud dan tujuan, serta rute dan lama waktu demonstrasi. “Yang terpenting, dalam menyampaikan pendapat dilarang keras membawa barang-barang yang membahayakan keselamatan umum,” tambah Aiptu Dodi.
Kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan kepolisian ini dinilai sangat krusial. Kehadiran para narasumber dari tiga unsur ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas dalam pembinaan, pengawasan, dan pendampingan Ormas di Kabupaten Banyuasin.
Antusiasme puluhan perwakilan Ormas dan OKP yang hadir menjadi indikator positif komitmen mereka untuk menaati regulasi. Ke depan, mereka diharapkan segera melakukan pembaruan data melalui SISORMAS, sehingga keberadaan Ormas dapat bersinergi dengan baik dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, dan sosial kemasyarakatan di Bumi Sedulang Setudung
