Bagai tikus mati di lumbung padi. Begitulah gambaran rakyat Sudan hari ini. Sudan dikenal salah satu negera yang di bawah tanahnya tersimpan cadangan emas terbesar di dunia. Ditambah tambang minyak dan sumber daya air yang melimpah. Dengan kekayaan tersebut bisa membuat jutaan orang sejahtera.
Berdasarkan data Ekonomi Informasi Center ( CEIC ) tahun 2017, Sudan menempati posisi ketiga produsen emas di Afrika dengan produksi emas mencapai angka tertinggi sekitar 107,3 ton, 51,5 juta hektar lahan potensial, dan 4,3 juta hektar lahan irigasi. Di samping itu, Sudan menjadi eksportir biji-bijian berminyak terbesar di dunia, seperti kacang tanah, bunga matahari, kedelai, wijen, dengan nilai 746 juta dollar AS pada tahun 2020. Sementara, ekspor ternak mencapai 143 juta dollar AS dan lebih dari 80% getah akasia dunia berasal dari Sudan dengan angka mencapai 40 juta dollar AS. (kompas.com, 3/11/2025).
Namun faktanya, negeri yang menyimpan kekayaan alam melimpah tersebut, tetapi rakyatnya banyak yang kelaparan. Ironisnya, ribuan penggali emas alih-alih menjadi kaya, justru mereka miskin. Emas yang mereka temukan hanya mengalir ke tangan para penguasa, perusahaan asing, dan jalur-jalur gelap perniagaan dunia. Kekayaan yang seharusnya menjadi berkah, tetapi berubah menjadi kutukan yang memecah belah negeri.
Kapitalisme Sumber Masalah.
Sejak pemerintahan diktator lama Omar al-Bashir tumbang pada tahun 2019 hingga saat ini Sudan tak kunjung damai. Hal ini dikarenakan adanya konflik ideologis, politik, dan, ekonomi yang mendalam bukan karena perang dua jenderal.
Segalanya bermula dari revolusi 2019, saat rakyat Sudan menumbangkan rezim Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama tiga dekade. Mereka menuntut perubahan, kebebasan, dan keadilan. Akan tetapi, setelah Omar al-Bashir jatuh kekuasaan tidak benar-benar kembali kepada rakyat.
Pemerintah transisi dibentuk gabungan sipil dan militer di bawah pengawasan langsung dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa yang tujuannya mengarahkan Sudan menuju demokrasi gaya Barat. Tetapi, aliansi ini rapuh hingga militer yang merasa menjadi penyelamat negara tidak ingin kehilangan kendali. Sementara kalangan sipil kehilangan pijakan dan dukungan rakyat.
Pada Oktober 2021 Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Disisi lain muncul kekuatan lain yang makin besar Rafid Suppor Forces (RSF) di bawah pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti. Ketegangan dua kekuatan ini akhirnya meledak menjadi perang terbuka April 2023.
Sudanese Armed Forces (SAF) adalah militer negara yang terbentuk sejak era kolonial inggris-Mesir. Setelah kemerdekaan, SAF menjadi simbol negara dan memegang struktur pemerintahan. Pada era Omar al-Bashir terjadi pemberontakan di wilayah Darfur, RSF digunakan untuk memadamkan pemberontakan etnis lokal tersebut karena kesetiaannya al-Bashir melegalkan menjadi pasukan semi- resmi bernama Rafid Suport Forces (RSF).
Sejak itu RSF tumbuh menjadi kekuatan besar. Mereka mendapat keuntungan besar dari tambang emas di Darfur dan hubungan dagang dengan Uni Emirat Arab (UEA). Saat rezim al-Bashir jatuh, RSF sudah terlalu kuat untuk dibubarkan. Sementara SAF masih menjadi lembaga resmi negara.
Meski propaganda menyebut mereka berjuang demi stabilitas atau rakyat, pada dasarnya yang mereka perebutkan adalah kekuasaan dan sumber daya alam bahkan kedua pihak juga bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional. Sebab adanya legitimasi dari luar, berarti akses terhadap senjata, dana, dan pengaruh politik. Maka tidak heran konflik internal Sudan berubah menjadi pertarungan antara dukungan asing.
Solusi Islam
Sejak konflik bersenjata pecah di Sudan pada April 20243, penderitaan rakyat di sana belum juga berakhir. Rumah-rumah hancur, layanan kesehatan lumpuh, dan jutaan jiwa terpaksa mengungsi dari tanah kelahirannya. Kota-kota seperti Khartoum dan El Fasher berubah menjadi puing-puing. Sementara bantuan kemanusiaan sulit menembus wilayah yang terus dilanda pertempuran.
Ironisnya, yang lebih menyayat hati adalah diamnya dunia. Negara-negara besar yang sering bicara tentang kemanusiaan kini seolah menutup mata. Dunia yang mengaku beradab justru membiarkan rakyat Sudan berjuang sendiri di tengah kelaparan dan ketakutan.
Tragedi ini menujukan betapa lemahnya posisi umat Islam ketika tidak memiliki satu kepemimpinan yang menaungi dan melindungi mereka. Setiap negeri muslim sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal di hadapan Allah mereka adalah satu tubuh yang seharusnya saling menguatkan.
Rasullullah saw. bersabda, “Kaum mukmin itu seperti satu jasad.Bila satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit.”
Begitulah seharusnya umat Islam bersikap terhadap penderitaan saudaranya. Oleh karenanya, dalam sejarah Islam ada satu sistem yang mampu menyatukan umat dari berbagai bangsa dan bahasa yaitu sistem khilafah yang dipimpin oleh satu kepemimpinan seorang khalifah.
Umat Islam dahulu berdiri tegak dan disegani dunia. Ketika ada negeri muslim diserang, khalifah akan segera mengirim pasukan untuk melindungi kehormatan dan nyawa kaum muslim.
Dalam konteks tertentu khilafah juga melakukan sejumlah proteksi untuk melindungi stabilitas ekonomi. Hanya saja, proteksi yang dilakukan oleh khilafah tidak sama dengan yang dilakukan oleh negara kapitalis. Proteksi yang dilakukan oleh khilafah tidak hanya ditujukan untuk melindungi stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan stabilitas politik dan tugas mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.
Di sisi lain, kebijakan proteksi yang dianut khilafah selalu sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam interaksi dangan negara kafir. Misalnya, jika negara kafir tarif 20% atas komoditas kaum muslim yang masuk negara mereka, maka khilafah juga akan mengenakan tarif yang sama terhadap komoditas-komoditas mereka yang masuk ke dalam negara khilafah.
Di samping itu, khilafah juga mempunyai bahan-bahan mentah yang dibutuhkan umat dan negara sehingga tidak membutuhkan lagi barang-barang tersebut dari luar. Sebab, negara khilafah sudah bisa swasembada dan tidak perlu mengimpor dari luar sehingga akan menjadikan emas dan perak sebagai mata uang negara khilafah. Ditambah lagi, negara khilafah mempunyai cadangan minyak, gas, batu bara, dan tambang lainnya yang sangat besar.
Dalam hal ini negara bisa menjual keluar dengan dibayar emas atau barter dengan barang yang dibutuhkan, atau dengan mata uang keras untuk mengimpor barang dari luar. Semua ini akan menjadikan perekonomian negara sangat kuat sehingga inflasi dalam negeri tidak akan pernah mengalami defisit kibat nilai tukar.
Dengan demikian, rakyat benar-benar mendapatkan haknya dan dipenuhi seluruh kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, serta keamanan dengan baik dan sempurna. Begitulah cara negara khilafah menjamin kehidupan rakyatnya.
