MUSI RAWAS, MERAHPUTIHNEWS..CO.ID – Bupati Musi Rawas, H Suprayitno, menghadiri Rapat Paripurna Bersama DPRD Kabupaten Musi Rawas, dengan agenda Mendengarkan Penyampaian dan Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, Selasa, (31/3/2026).
Rapata tersebut dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Ola, didampingi, Wakil Ketua I, Azandri dan Wakil Ketua II, Yani, beserta anggota DPRD serta para tamu undangan rapat paripurna.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno, mengatakan LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Adapun, dibeberkan LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 memuat berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan umum, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Musi Rawas.
“LKPJ ini merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah daerah yang mendorong objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Wabup menjelaskan, ada sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Diantaranya, terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di 2025 tercatat sebesar 4,75 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,95 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 1,94 persen menjadi 1,74 persen.
“Adapun, dari sisi kemiskinan, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 13,44 persen pada 2024 menjadi 12,67 persen di 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 71,21 menjadi 71,92,” paparnya.
Lebih lanjut, Wabup menjelaskan, sedangkan peningkatan sektor lainya seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat sebesar 3,15 persen.
Kemudian, untuk lainya terkait telah adanya capaian dan penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 2025.
“Capaian dan penghargaan dimaksud nilai sangat baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut dari BPK,” ucapnya
Kembali, Wabup menambahkan, dirinya mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan yang perlu diperbaiki ke depan. Untuk itu, bersama peran Legislatif dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
“Kami berharap DPRD dapat membahas LKPJ ini sesuai ketentuan yang berlaku demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” akhirnya.(adv/enji)
