BANDUNG, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (23/10/2026). Kunjungan ini difokuskan pada konsultasi dan pertukaran informasi strategis terkait percepatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur jalan di daerah.
Kegiatan yang difasilitasi secara profesional oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ini menjadi wadah penting bagi kedua lembaga untuk saling berbagi pengalaman. Fokus utama diskusi adalah pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan jalan agar konektivitas antarwilayah dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin secara aktif menyampaikan sejumlah kondisi riil infrastruktur jalan di wilayah Banyuasin sebagai bahan diskusi komparatif. Pembahasan tidak hanya menyoroti aspek fisik pembangunan, tetapi juga menitikberatkan pada manfaat konektivitas yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian daerah. Melalui forum konsultasi ini, kami ingin memastikan bahwa penanganan ruas jalan di Banyuasin tidak hanya dilihat dari sisi pengerasan atau pelebaran, tetapi juga dampaknya terhadap kelancaran aktivitas masyarakat, pelayanan publik, distribusi barang, dan pergerakan ekonomi daerah secara menyeluruh,” ujar Perwakilan Pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin dalam keterangannya.
Kegiatan *sharing* informasi antardaerah ini dinilai sangat strategis sebagai sarana untuk memperluas referensi, memperkuat komunikasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Banyuasin dalam mengawal program pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.
Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin juga memberikan apresiasi tinggi kepada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi penerimaan tamu serta kebutuhan informasi selama kegiatan berlangsung. Hal ini mencerminkan pelayanan kelembagaan yang responsif, terbuka, tertib, dan terdokumentasi dengan baik, yang dapat menjadi rujukan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.
Ke depan, hasil dari pertukaran informasi ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan serta pengawasan pelaksanaan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Banyuasin.













