PALEMBANG, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna XXXVII (37) DPRD Sumsel yang berlangsung pada Senin (27/7/2026). Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Raperda dimaksud. Keputusan bersama ini kemudian ditandai dengan penandatanganan naskah oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dan Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa persetujuan ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance) dan akuntabel. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas kerja keras mereka dalam membedah laporan pertanggungjawaban tersebut.
“Keputusan bersama ini adalah bukti komitmen kita bersama. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumsel, khususnya Komisi dan Banggar yang telah membahas dengan sangat mendalam. Masukan dan saran yang diberikan sangat berarti bagi kami dan menjadi tugas kami untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya dan maksimal,” ujar Herman Deru.
Menurut Gubernur, berkat kerjasama yang sinergis antara eksekutif dan legislatif, proses pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi ketelitian. Hasil pembahasan dan evaluasi dari DPRD ini juga akan menjadi bahan penting bagi penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemprov Sumsel di tahun-tahun mendatang.
Dengan disahkannya Raperda ini, maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tingkat provinsi.
