PALEMBANG, MERAHPUTINEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD masa sidang V Tahun 2026, Rabu (18/2/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto didampingi Wakil Ketua Ilyas Panji Alam. Hadir pula Sekretaris Daerah Sumsel Edwar Chandra, para kepala dinas, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.
Sebanyak 10 daerah pemilihan (dapil) menyampaikan hasil reses yang dilaksanakan pada 10–17 Februari 2026 melalui juru bicara masing-masing. Aspirasi warga didominasi persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial
Juru Bicara Dapil I Kota Palembang, Romiana Hidayati, menyoroti sejumlah persoalan mendesak. Salah satunya, penonaktifan kepesertaan BPJS PBI bagi warga kurang mampu tanpa survei lapangan.
“Kami meminta kepesertaan BPJS PBI warga miskin yang dinonaktifkan agar segera diaktifkan kembali. Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan akses layanan kesehatan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain itu, ia mendorong integrasi data kemiskinan dan pendidikan agar penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) tepat sasaran. Normalisasi drainase dan pembangunan kolam retensi di titik rawan banjir seperti sekitar SMK Gajah Mada, SMK PGRI 1, dan Kelurahan Kemang Agung juga menjadi sorotan
Romiana turut meminta perbaikan lampu jalan di kawasan flyover, TPU Talang Pete, dan Jalan Tegal Binangun guna menekan angka kriminalitas dan kecelakaan.
“Peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas bagi siswa disabilitas, serta pemerataan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, penyediaan lahan TPU baru di Seberang Ulu, perbaikan ruas jalan vital, serta optimalisasi dana CSR perusahaan besar seperti Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia agar tepat sasaran
Juru Bicara Dapil II Kota Palembang, Hj. Zaitun, menyebut pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan menjadi keluhan utama masyarakat.
“Penanganan banjir, pemasangan lampu jalan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan harus diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang agar realisasi program berjalan maksimal.
Sementara itu, Juru Bicara Dapil III (OKI dan OI), Made Indrawan, mengusulkan pembangunan sport center di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya, asrama siswa kurang mampu di SMA Negeri Lempuing Jaya, pembangunan pagar SMK Negeri 1 Kayuagung, hingga perbaikan jalan provinsi dari Desa Talang Pangeran ke Desa Kapal yang rusak berat.
“Kami juga mendorong peningkatan status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi,” tegasnya
Dapil IV OKU Timur melalui Hj. Meilinda menekankan perbaikan infrastruktur desa serta peningkatan sarana pendidikan di Martapura dan Belitang Jaya.
Adapun Juru Bicara Dapil V (OKU dan OKU Selatan), Atahira Putri Lestari, menyoroti kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagai prioritas utama.
“Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan puskesmas, distribusi obat-obatan, serta dukungan bagi sektor pertanian dan ekonomi rakyat tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Jadi Bahan Kebijakan Pemprov
Menutup rapat, Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto menegaskan laporan reses merupakan bentuk keseriusan legislatif memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Seluruh laporan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sumatera Selatan, serta dituangkan dalam keputusan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya (Adv)
