BENGKULU, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Polemik di tubuh Partai Golkar Kota Bengkulu terus memanas menyusul aksi demo kader dan pengurus lama di Kantor DPD Golkar Provinsi Bengkulu.
Menanggapi tuntutan massa, Sekretaris DPD Golkar Provinsi Bengkulu, Yudi Harzan, menegaskan penunjukan Sauri Oegan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu telah sah secara organisasi dan memiliki dasar hukum internal partai.
Menurut Yudi, aksi protes yang dilakukan pengurus lama tidak mengubah fakta bahwa masa kepengurusan mereka telah berakhir pada Desember 2025. Karena itu, DPP Partai Golkar mengambil langkah organisatoris dengan menerbitkan surat penunjukan PLT yang ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia.
Yudi menegaskan, penunjukan tersebut merujuk pada mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar, di mana DPP memiliki kewenangan menunjuk Pelaksana Tugas guna menjamin kesinambungan organisasi saat terjadi kekosongan atau berakhirnya masa kepengurusan.
“Penunjukan saudara Sauri Oegan bukan keputusan sepihak, tetapi dilaksanakan sesuai AD/ART Partai Golkar dan mekanisme hukum organisasi yang berlaku,” tegas Yudi.
Ia juga membantah tudingan adanya upaya menggiring Musyawarah Daerah (Musda) XI menuju calon tunggal. Menurutnya, seluruh proses penjaringan dan pelaksanaan Musda diserahkan kepada PLT Ketua dengan berpedoman pada aturan organisasi dan mekanisme demokrasi internal partai.
DPD Golkar Provinsi Bengkulu, kata Yudi, juga telah menyetujui pelaksanaan Musda Golkar Kota Bengkulu pada 25 April 2026, dan agenda itu dipastikan tetap berjalan.
Dengan mengacu pada AD/ART serta legitimasi surat keputusan DPP, DPD Golkar Provinsi menilai polemik penunjukan PLT seharusnya tidak lagi dipersoalkan. Namun gelombang protes kader justru menandai konflik internal Golkar Kota Bengkulu belum sepenuhnya reda menjelang perebutan kepemimpinan di Musda mendatang.
@ipulpekal
