BANYUASIN, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin melalui Seksi Intelijen menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan percepatan penyelesaian Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejari Banyuasin pada Rabu (21/5/2026) ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang menghambat progres fisik proyek infrastruktur vital tersebut.
Rapat koordinasi dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Banyuasin, P. Jefri Leo Candra, S.H., didampingi oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kadek Agus Dwi Hendrawan, S.H. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, PT Hutama Karya (Persero) selaku badan usaha jalan tol, Satuan Intelkam Polres Banyuasin, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
Fokus Pada Pembebasan Lahan dan Gangguan Sosial
Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam berbagai potensi AGHT yang masih menjadi penghambat dalam percepatan pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Kabupaten Banyuasin. Fokus utama pembahasan tertuju pada empat isu krusial:
1. Permasalahan Pembebasan Lahan: Kendala administrasi dan sengketa kepemilikan tanah yang belum tuntas.
2. Administrasi Pertanahan: Perlunya sinkronisasi data antara BPN dengan pihak kontraktor dan pemda untuk mempercepat proses sertifikasi.
3. Koordinasi Lintas Sektoral: Pentingnya komunikasi intensif antara kepolisian, kejaksaan, pemda, dan BUMN untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.
4. Potensi Gangguan Sosial: Antisipasi terhadap potensi protes atau resistensi masyarakat lokal akibat dampak sosial-ekonomi dari proyek konstruksi.
Kasubsi Intelijen menekankan bahwa peran intelijen tidak hanya sebatas pengamanan, tetapi juga sebagai deteksi dini konflik agar dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan hukum sebelum eskalasi terjadi.
Komitmen Bersama Dukung Konektivitas Nasional
Seluruh pihak yang hadir dalam rakor menyepakati komitmen untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi secara berkala. Mereka sepakat bahwa kelancaran pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera merupakan prioritas nasional yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas antar-wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
“Pembangunan tol ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi tulang punggung perekonomian Sumatera. Oleh karena itu, setiap hambatan harus diselesaikan dengan cepat, transparan, dan sesuai koridor hukum, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujar P. Jefri Leo Candra dalam arahannya.
PT Hutama Karya juga menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kejari Banyuasin dan instansi terkait, serta berkomitmen untuk terus berkoordinasi dalam menyelesaikan sisa-sisa masalah lahan agar target penyelesaian ruas tol dapat tercapai tepat waktu.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan dapat tercipta iklim kondusif bagi percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Banyuasin, sehingga manfaat ekonomi dapat segera dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan.
