PALEMBANG, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Palembang, bersama DPD GMNI Sumatera Selatan dan DPC GMNI Ogan Ilir, menggelar aksi mimbar bebas bertajuk “GMNI Menggugat” di pusat kota Palembang. Aksi ini merupakan bentuk respons kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, mulai dari isu ekonomi, politik, hingga hak asasi manusia.
Aksi yang dilaksanakan dengan konsep mimbar bebas ini bertujuan menjadi ruang pemantik kesadaran publik. Uniknya, para aktivis juga melakukan social experiment melalui orasi langsung di lampu merah serta penyebaran poster kepada pengguna jalan untuk mengukur respons nyata masyarakat terhadap kondisi negara saat ini.
Dalam orasinya, GMNI se-Sumatera Selatan menyampaikan enam poin tuntutan utama kepada pemerintah pusat, yaitu:
1. Restrukturisasi APBN: Mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) direstrukturisasi untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik atau korporasi.
2. Jaminan Subsidi: Menuntut jaminan ketersediaan produk subsidi prioritas, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, agar tidak langka dan tepat sasaran.
3. Evaluasi Program Strategis: Mendesak evaluasi dan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai membebani APBN tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat kecil.
4. Hentikan Kriminalisasi Aktivis: Menuntut penghentian segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivitas pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan elemen masyarakat sipil.
5. Supremasi Sipil: Menegaskan tuntutan agar TNI dan Polri tetap tunduk pada amanat konstitusi mengenai supremasi sipil dalam tata kelola negara.
6. Prioritas Pendidikan dan Kesehatan: Mendesak peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan, serta perbaikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata
Ketua DPC GMNI Kota Palembang, Muhammad Dalipal Putra, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud keberpihakan mahasiswa terhadap rakyat. Menurutnya, mahasiswa memiliki panggilan moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
“GMNI hadir sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Melalui aksi ini, kami ingin menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh diam ketika kebijakan negara mulai menjauh dari kepentingan rakyat. Negara harus kembali menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” ujar Dalipal.
Ia menambahkan, kondisi bangsa saat ini membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kritik secara konstruktif. Sebagai agen perubahan, mahasiswa bertanggung jawab menjaga demokrasi dan memastikan negara tidak abai terhadap suara rakyat.
Melalui aksi “GMNI Menggugat”, DPC GMNI Kota Palembang berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat dan menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi demi terciptanya Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.
