PALEMBANG, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menerima audiensi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Sumsel di Ruang Tamu Gubernur, Kamis (18/06/2026). Pertemuan ini menjadi momen apresiasi sekaligus diskusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di tingkat desa.
Ketua APDESI Merah Putih Sumsel, Mulyanto, menyampaikan ucapan terima kasih dari 2.856 kepala desa se-Sumsel atas penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, dana tersebut sangat membantu operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelaksanaan pembangunan secara swakelola.
“Kami berkomitmen menyelesaikan seluruh laporan keuangan dengan berkoordinasi penuh bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). APDESI juga siap menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pembangunan Pemprov Sumsel,” ujar Mulyanto.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi dalam tata kelola desa. Ia mendorong segera dilakukannya penyusunan peta desa digital di seluruh wilayah Sumsel sebagai terobosan untuk menjawab tantangan administrasi dan batas wilayah.
“Dulu batas desa ditandai dengan sungai dan pohon. Kini banyak sungai yang berubah alur dan pohon penanda sudah ditebang. Kita harus segera membuat peta desa digital. Ini merupakan sebuah terobosan penting,” tegas Herman Deru.
Selain isu batas wilayah, Gubernur juga menyoroti kompleksitas data kemiskinan yang terus berubah setiap tahun. “Data baru terus bertambah, sementara data lama tidak keluar. Jika kita tidak tegas dan akurat, akan sulit menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.
Herman Deru meminta setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI untuk aktif menjalankan organisasi, mengingat setiap DPC memiliki hak suara di tingkat nasional. Ia mengingatkan bahwa kekuatan aspirasi desa akan lebih didengar jika disampaikan melalui wadah organisasi yang solid.
Kepada para kepala desa, Herman Deru berpesan agar selalu menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, terutama di tengah kondisi ruang fiskal yang semakin sempit.
“Di tengah ruang fiskal yang sempit, kita harus tetap transparan. Inilah cara kita mengelola amanat masyarakat dengan cerdas dan bertanggung jawab,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan tiga fungsi utama kepala desa: sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin masyarakat, dan pelayan masyarakat. Ia juga mewaspadai potensi eskalasi tindak pidana akibat tekanan ekonomi, serta meminta APDESI turut aktif mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta peredaran narkoba di wilayah masing-masing.
“Hati-hati terhadap gangguan kamtibmas. Antisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi tindak pidana karena himpitan ekonomi,” pesannya
