JAKARTA, MERAHPUTIHNEWS.CO.ID – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, mengecam keras dugaan kasus penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM serius dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung perjuangan Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Mugiyanto menilai, momentum ketika Presiden sedang berjuang keras membenahi tata kelola perekonomian nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 seharusnya disambut dengan dukungan penuh, bukan dengan tindakan yang merugikan atau “menikam dari belakang”.
“Ketika Presiden Prabowo sedang berjuang keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungan, bukan justru menikam dari belakang. Kita harus memastikan kewenangan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Mugiyanto dalam keterangan persnya, Jumat (6/11/2026)
Dalam pandangan Kementerian HAM, penyadapan ilegal bukan sekadar masalah keamanan, melainkan persoalan fundamental dalam perlindungan HAM. Tindakan ini mencederai hak atas privasi, rasa aman, dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin oleh konstitusi.
Lebih jauh, penyalahgunaan wewenang penyadapan berpotensi membuka ruang intimidasi terhadap warga negara dan membungkam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, Mugiyanto mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh dan transparan, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka, saksi, maupun korban.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, negara wajib memastikan tersedianya pemulihan yang efektif bagi korban,” tambahnya.
Merespons kekosongan regulasi yang menjadi celah penyalahgunaan wewenang, Wamen HAM juga mendesak Komisi III DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Meskipun saat ini praktik penyadapan sudah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, Mugiyanto menilai Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang komprehensif. RUU Penyadapan dinilai krusial untuk mengatur kewenangan penyadapan agar berjalan di atas prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas. Selain itu, RUU ini juga diharapkan dapat menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan wewenang.
“Perlindungan HAM harus menjadi bagian dari cara negara menjalankan kewenangannya, termasuk dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Kewenangan negara untuk melindungi masyarakat tidak boleh berubah menjadi instrumen yang mengancam hak-hak masyarakat itu sendiri,” pungkas Mugiyanto.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu memastikan hukum ditegakkan secara adil dan hak asasi setiap warga negara dihormati, demi kelancaran agenda kesejahteraan nasional yang sedang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo.
